Keuangan partai politik diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Tak adanya jaminan negara dalam hal keuangan partai politik berdampak pada kondisi di mana partai tak sepenuhnya bekerja untuk rakyat.

Jimly mengatakan, selama ini parpol tidak patuh soal transparansi keuangan. Padahal, Undang-Undang Partai Politik mengamatkan agar pengelolaan keuangan partai diatur dalam dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.