Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Fraksi

04:16
Semua Fraksi Baleg DPR Setuju Lanjutkan Pembahasan RUU Kementerian Negara
Semua Fraksi Baleg DPR Setuju Lanjutkan Pembahasan RUU Kementerian Negara

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 39 Tahun...

video
03:13
Ketua KPU Buka Suara soal Tudingan Sewa Private Jet, Dugem, dan Main Wanita
Ketua KPU Buka Suara soal Tudingan Sewa Private Jet, Dugem, dan Main Wanita

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari merespons mengenai tudingan...

video
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara
Anggota DPR Fraksi PKS Ansory Siregar menolak usulan agar presiden bisa bebas menentukan jumlah kementerian dalam revisi UU 39/2008.
Nasional
02:18
Politisi P-DIP Minta Money Politics Dilegalkan, KPK: Itu yang Jadi Penyakit
Politisi P-DIP Minta Money Politics Dilegalkan, KPK: Itu yang Jadi Penyakit

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi usulan Anggota Komisi II DPR...

video
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!
PDI-P mengusulkan presiden konsultasi ke DPR sebelum menentukan jumlah kementerian. Namun, usul itu ditolak Ketua Baleg yang juga politikus Gerindra.
Nasional

All News

01:29
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Usul Legalkan Money Politics, Maksimum Rp 5 Juta

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Usul Legalkan Money Politics, Maksimum Rp 5 Juta

video
02:09
Anggota DPR Fraksi Nasdem Singgung Diksi Bersedia dan Harus Mundur terkait Pencalonan Pilkada

Anggota DPR Fraksi Nasdem Singgung Diksi Bersedia dan Harus Mundur terkait Pencalonan Pilkada

video
02:37
Anggota DPR Fraksi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan di PKPU

Anggota DPR Fraksi PDI-P Usul Money Politics Dilegalkan di PKPU

video
02:59
Anggota Fraksi PDI-P Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat DPR Bahas Revisi UU MK

Anggota Fraksi PDI-P Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat DPR Bahas Revisi UU MK

video
02:03
Isi Doa Ketua DPP PAN Supaya Jatah Menteri Partainya Lebih Banyak dari Perkiraan

Isi Doa Ketua DPP PAN Supaya Jatah Menteri Partainya Lebih Banyak dari Perkiraan

video
Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Terungkap, Dugaan Kementan Beri THR untuk Komisi IV DPR dan Fraksi Nasdem

Terungkap, Dugaan Kementan Beri THR untuk Komisi IV DPR dan Fraksi Nasdem

Nasional
Dapat Surat Tugas untuk Pilkada Purworejo, Ketua Fraksi Golkar Jateng Ajak PKB Koalisi

Dapat Surat Tugas untuk Pilkada Purworejo, Ketua Fraksi Golkar Jateng Ajak PKB Koalisi

Regional
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Ketua Fraksi PSI: Penonaktifan NIK Konsekuensi bagi Warga Jakarta yang Pindah ke Daerah Lain

Megapolitan
Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Megapolitan
Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Antisipasi Dampak Penonaktifan NIK, Fraksi PSI Minta Posko Aduan di Kelurahan Dioptimalkan

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Dukung Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22 Miliar, Fraksi PKS: Biar Nyaman Jadi Kantor Kedua

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads