Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Daerah Khusus Jakarta

12:15
[FULL] Penjelasan KPU soal Duet Anies-Ahok di Pilkada 2024 Tak Bisa Terwujud
[FULL] Penjelasan KPU soal Duet Anies-Ahok di Pilkada 2024 Tak Bisa Terwujud

Co-captain Anies-Muhaimin Sudirman Said akan bertarung dalam Pilkada Jakarta lewat...

video
01:23
Wacana Duet Anies-Ahok di Pilkada 2024 Terganjal Aturan Ini
Wacana Duet Anies-Ahok di Pilkada 2024 Terganjal Aturan Ini

Seorang mantan gubernur dilarang mengajukan diri menjadi calon wakil gubernur...

video
02:51
Anggota PPS Jakarta untuk Pilkada 2024 Masih Kurang, Perekrutan Diperpanjang
Anggota PPS Jakarta untuk Pilkada 2024 Masih Kurang, Perekrutan Diperpanjang

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI...

video
02:26
Cagub Independen Jakarta Harus Penuhi Syarat Dukungan 618.968 KTP
Cagub Independen Jakarta Harus Penuhi Syarat Dukungan 618.968 KTP

Salah satu syarat mendaftar menjadi calon gubernur (cagub) dan calon...

video
01:31
Sudirman Said Siap Maju Pilkada Jakarta Jalur Independen
Sudirman Said Siap Maju Pilkada Jakarta Jalur Independen

Co-captain Anies-Muhaimin Sudirman Said akan bertarung dalam Pilkada Jakarta lewat...

video

All News

Pembatasan Kendaraan di Jakarta, Peredaran Mobil Bekas Geser ke Daerah

Pembatasan Kendaraan di Jakarta, Peredaran Mobil Bekas Geser ke Daerah

News
Ahmed Zaki Bertemu Heru Budi, Silaturahmi Lebaran Sambil Diskusi Daerah Khusus Jakarta

Ahmed Zaki Bertemu Heru Budi, Silaturahmi Lebaran Sambil Diskusi Daerah Khusus Jakarta

Megapolitan
02:24
KTP DKI Akan Jadi DKJ, NIK dan Data Lainnya Dipastikan Tak Berubah

KTP DKI Akan Jadi DKJ, NIK dan Data Lainnya Dipastikan Tak Berubah

video
02:09
KTP DKI Akan Diganti Jadi DKJ, Warga: Engggak Masalah Asal Tidak Mengubah Apa Pun

KTP DKI Akan Diganti Jadi DKJ, Warga: Engggak Masalah Asal Tidak Mengubah Apa Pun

video
Jokowi Teken UU DKJ, Kapan Status Jakarta sebagai Ibu Kota Berakhir?

Jokowi Teken UU DKJ, Kapan Status Jakarta sebagai Ibu Kota Berakhir?

Tren
02:34
Kelurahan di Jakarta Dapat 5 Persen APBD, Heru Budi: Sudah Dilaksanakan

Kelurahan di Jakarta Dapat 5 Persen APBD, Heru Budi: Sudah Dilaksanakan

video
Jokowi Teken UU DKJ, Berlaku Setelah Ada Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Jokowi Teken UU DKJ, Berlaku Setelah Ada Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Nasional
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Pemprov DKI Siapkan Mitigasi Cegah Risiko dan Dampak Perekonomian Setelah Jakarta Tak Lagi Ibu Kota

Megapolitan
Ini Kata Pengamat Tata Kota Soal Kawasan Aglomerasi DKJ

Ini Kata Pengamat Tata Kota Soal Kawasan Aglomerasi DKJ

Berita
Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum

Megapolitan
Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi

Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi

Berita
Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta

Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta

Megapolitan
Daerah yang Masuk Kawasan Aglomerasi DKJ Bisa Dapat Suntikan APBN

Daerah yang Masuk Kawasan Aglomerasi DKJ Bisa Dapat Suntikan APBN

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads