Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kebijakan Satu Peta

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Satu Peta
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Satu Peta
Konflik lahan dapat terjadi karena belum tersedianya peta-peta tematik secara lengkap yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
Pemerintah
Dampak Nyata Kebijakan Satu Peta
Dampak Nyata Kebijakan Satu Peta
Saat ini telah terkompilasi dan terintegrasi 154 peta tematik dari kementerian dan lembaga, dan sudah dilakukan sinkronisasi hingga mencapai 80 persen
Pemerintah
Urgensi Kebijakan Satu Peta
Urgensi Kebijakan Satu Peta
Kebijakan satu peta dengan mengacu pada referensi, standar, dan basis data yang sama akan memudahkan kompilasi, integrasi, sinkronisasi peta.
Tren
Pemprov Sumut Dukung Kebijakan Satu Peta, Tuntaskan Tumpang Tindih Kawasan Hutan
Pemprov Sumut Dukung Kebijakan Satu Peta, Tuntaskan Tumpang Tindih Kawasan Hutan
Tujuannya dalam rangka menyediakan peta yang satu standar dan referensi untuk mempercepat pembangunan nasional.
Berita
Dukung Pembangunan Berbasis Spasial, Kemenko Perekonomian Dorong Kebijakan Satu Peta
Dukung Pembangunan Berbasis Spasial, Kemenko Perekonomian Dorong Kebijakan Satu Peta
Kemenko Perekonomian akan menggelar rakernas untuk mempercepat pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang diharapkan bisa mendorong perekonomian.
Nasional

All News

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads