Kemendesa melalui Ditjen PPKT membangun permukiman transmigrant Kapiten Meo di kawasan transmigrasi Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, NTT.

Adapun 21 ASN yang menerima sanksi tersebut, di antaranya mulai dari sekretaris desa, camat, dosen, hingga kepala dinas.

Menurut bupati, tenaga kontrak daerah itu disfungsi dan menelan anggaran daerah cukup besar yakni sebanyak Rp 57 miliar setiap tahun.

Rekomendasi dikeluarkan setelah dia memerintahkan inspektorat memeriksa 80 kepala desa yang diduga menyalahgunakan anggaran dana desa.

Salam Nusaraya! Semangat Bhinneka Indonesia Raya! Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) yang resmi berdiri pada Januari 2013. Meski baru berusia 10 tahun, Malaka memiliki berbagai potensi alam yang membentang di wilayah yang dijuluki segitiga emas, karena berbatasan dengan Timor Leste dan Australia tersebut. Lahan pertanian yang luas membuat Malaka berpotensi sebagai ‘tambang emas” untuk bisnis ketahanan pangan. Sedangkan dari hasil lautnya, garam Malaka dinilai memiliki kualitas yang berpotensi menjadi lumbung garam nasional. Pemerintah Kabupaten Malaka juga kini bersiap membangun potensi pariwisata yang unik melalui penangkaran buaya. Buaya di Malaka memiliki kekhasan yang dapat dikenali sebagai buaya asli atau pendatang dari wilayah lain. Sang pawang juga disebut dapat melakukan ritual memanggil buaya menggunakan bahasa daerah Malaka. Bagaimana Malaka mengelola potensi - potensi tersebut? Simak obrolan lengkapnya bersama Bupati Malaka, Simon Nahak, S.H., M.H, hanya di Nusaraya. #nusaraya #bupatimalaka #kabupatenmalaka #simonnahak #kcm #jernihmelihatdunia